Penentu Kelulusan 2011 Diubah

Warta Kota/henry lopulalan 

 Dibaca : 150 kali 

Senayan, Warta Kota

PEMERINTAH memutuskan terhitung mulai tahun 2011, penentu kelulusan siswa sekolah menengah pertama dan atas menggunakan formulasi baru.

Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengatakan, penentu kelulusan siswa pada 2011 akan mengkombinasikan nilai ujian nasional (UN) dan prestasi sekolah.

"Kalau dulu hasil UN yang menentukan kelulusan siswa, nanti pada 2011 dikombinasikan antara UN dengan prestasi sekolah," kata Nuh, dalam jumpa pers dengan wartawan di Kantor Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta, Kamis (30/12).

Formula yang digunakan adalah menggabungkan 60 persen hasil UN ditambah 40 persen prestasi sekolah terdiri dari nilai ujian dan rapor. Nilai setiap mata pelajaran minimum 4,00.

"Bobot penilaian UN lebih tinggi karena jika prestasi sekolah yang lebih tinggi akan sulit sebab tidak semua sekolah memiliki akreditasi dan kualitas yang sama," ujar Nuh.

Perubahan formula penentu kelulusan siswa itu, kata Nuh, sudah mendapat persetujuan DPR.

Tidak ada ulangan

Siswa yang tidak lulus UN dapat mengikuti ujian Paket C untuk tingkat SMU dan SMK serta Paket B untuk tingkat SMP sebab tidak diadakan lagi UN ulang.

"Semangat perbaikan UN 2011 adalah untuk menghargai proses belajar mengajar yang dilalui siswa," ujarnya.

UN yang dilaksanakan akan menjadi sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dan menjadi pemetaan mutu program satuan pendidikan secara nasional. UN juga bermanfaat sebagai pintu masuk untuk pembinaan dan perbaikan mutu pendidikan, baik ditingkat satuan pendidikan maupun nasional.

Mekanisme BOS diubah

Pada kesempatan itu, Mendiknas juga menyampaikan mengenai perubahan mekanisme penyaluran dana bantuan operasional (BOS) sekolah pada 2011. Mulai tahun depan, dana BOS dari Kementerian tidak lagi langsung ke sekolah-sekolah, melainkan melalui kas daerah terlebih dulu.

"Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya korupsi. Selama ini proses mekanisme BOS sangat membuka peluang untuk korupsi" ujar Nuh.

Nuh juga mengatakan, perubahan mekanisme penyaluran dana ini juga dimaksudkan untuk memberi kewenangan lebih kepada sekolah-sekolah yang menerima dana BOS. Selama ini, sekolah-sekolah yang menerima dana BOS cenderung merasa tidak memiliki kewenangan dan hanya sebagai perpanjangan tangan.

"Kami ingin memberikan keleluasaan kepada sekolah-sekolah dalam mengguunakan dana BOS tersebut" kata Nuh.

Dana BOS pada 2011 mencapai Rp 16,266 triliun, dengan perincian untuk jenjang sekolah dasar Rp10,825 triliun dan jenjang sekolah menengah Rp5,441 triliun. Jumlah ini bertambah dari dana BOS tahun 2010, yakni sekitar Rp 15 triliun.

Pada jenjang sekolah dasar, biaya bantuan operasional untuk setiap siswa sekolah dasar di kota adalah Rp 400.000, sementara untuk kabupaten Rp 397.000. Untuk siswa sekolah menengah (SMP) di kota, biaya per siswa sejumlah Rp 575.000 dan di kabupaten Rp 570.000.

Penyaluran dana BOS dari Kementerian ke kas daerah ke sekolah-sekolah akan dilakukan setiap tiga bulan. Setiap daerah diberi waktu tujuh hari kerja untuk menyalurkan dana itu ke sekolah-sekolah yang dituju. Dana BOS yang diterima tiap sekolah harus dalam bentuk tunai. (Banu Adhikara)

Posted in: